MAKALAH PERAN KOMUNIKASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang khas, dihadapkan langsung  pada kondisi ekosistem yang keras, dan sumber kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut (selanjutnya disingkat SDP).  Masyarakat pesisir terutama nelayan kecil, masih terbelit oleh persoalan kemiskinan dan keterbelakangan.  Terdapat persoalan tertentu terkait dengan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga masyarakat pesisir masih tertinggal (Hanson 1984).    Rendahnya taraf hidup masyarakat pesisir dan akses yang terbatas akan aset dan sumber-sumber pembiayaan bagi nelayan kecil merupakan persoalan utama yang dijumpai di kawasan pesisir.  Nelayanpun sangat rentan terhadap tekanan pemilik modal. 

Kegiatan pembangunan di kawasan pesisir tidak terlepas dari daya dukung lingkungan, keberlangsungan sumber daya alam dan dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak terkait dengan menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.  Ketersediaan sumber daya alam di daratan seperti hutan, bahan tambang, dan mineral serta lahan pertanian produktif semakin menipis sedangkan kebutuhan penduduk terus bertambah sejalan dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat dan diprediksikan akan mencapai 267 juta jiwa pada tahun 2015.  Kebutuhan penduduk tersebut tidak akan mampu dipenuhi seluruhnya oleh sumber daya alam di daratan (Dahuri 2000) mengingat luas daratan Indonesia hanya sepertiga dari luas Indonesia keseluruhan, yaitu 1.926.337 km².  Sektor perikanan dan kelautan sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.506 buah pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dan luas laut sekitar 3,1 juta km².  Selain itu, Indonesia juga memiliki hak pengelolaan sumber daya alam hayati dan nonhayati di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yaitu perairan yang berada 12 hingga 200 mil dari garis pantai titik-titik terluar kepulauan Indonesia, yang luasnya 2.7 juta km² berdasarkan United Convention on the Law of the Seas. 

Kegiatan sektor perikanan dan kelautan, memiliki dua bidang usaha (Amanah dan Yulianto 2002) yaitu perikanan darat dan perikanan tangkap.  Hasil penelitian tentang pendekatan penyuluhan pada masyarakat pesisir (Amanah et al.. 2004) memperlihatkan bahwa setiap komunitas memiliki keunikan dan berbeda dalam hal nilai, orientasi, dan kebutuhan pengembangan diri, kelompok, komunitas, serta daya dukung lingkungan fisik.  Dalam hal ini komunikasi pembangunan dapat menjadi wahana transformasi situasi masyarakat dari sekarang ke kondisi yang lebih baik. 

Kabupaten Buleleng memiliki panjang pantai sekitar 144 km dan ada enam dari sembilan kecamatannya yang berbatasan langsung dengan pantai utara. Kecamatan Buleleng dan Grokgak sangat berprospek untuk berkembang menjadi kawasan perikanan dan wisata bahari.  Sampai saat ini masyarakat pesisir di kedua kecamatan tersebut bergantung pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, baik untuk usaha perikanan, maupun untuk usaha jasa wisata.  Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bahwa proses-proses komunikasi pembangunan belum berlangsung simultan, dan nelayan masih dihadapkan pada persoalan klasik seperti hasil tangkapan yang bervariasi, keterbatasan akses pada sumber-sumber permodalan, pasar, dan program penyuluhan yang belum berjalan sesuai harapan.  Telaahan tentang permasalahan yang dihadapi nelayan, penyebab masalah, alternatif penyelesaian masalah, diperlukan untuk mendesain rancangan strategi komunikasi pembangunan yang relevan.  Tanpa strategi komunikasi pembangunan yang jitu, masyarakat pesisir akan makin tertinggal.  Terdapat beberapa program andalan pemerintah dalam konteks komunikasi pembangunan, namun belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir.  Oleh karenanya, penyajian pada makalah ini berfokus pada kondisi masyarakat pesisir dan peran komunikasi pembangunan dalam  pemberdayaan komunitas, kasus Kabupaten Buleleng.

Tujuan

                Tujuan makalah ini adalah (1) mendeskripsikan kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir, khususnya komunitas nelayan; dan (2)  menganalisis peran dan strategi alternatif komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. 

Kegunaan

                Bagi pengambil kebijakan di bidang pengembangan masyarakat pesisir, diharapkan makalah ini dapat berkontribusi sebagai referensi dalam mengembangkan masyarakat pesisir melalui pendekatan dan strategi komunikasi yang efektif. 

PERUMUSAN MASALAH

Masalah merupakan faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan.  Dalam konteks masyarakat pesisir di lokasi kajian, ada kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan (Gambar 1).  Secara konseptual, komunikasi pembangunan berperan menjembatani kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan terrwujud di tingkat komunitas pesisir.

DOWNLOADFILE